UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Pemerintah Desa (Pemdes) Karandu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Des) tahun anggaran 2024, dilaksanakan di Balai Desa Karandu, Selasa (31/10/2023).
Hadir dalam Musdes itu, mewakili Camat Wawotobi Kasi P3MD Hj Samsia, Kepala Desa Karandu Agus Mujioni, Pendamping Tekhnis Kecamatan Suhri dan sejumlah aparat desa dan masyarakat setempat. Pada kesempatan itu, selain Musdes juga dirangkaikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Karandu salur 7,8 dan 9 tahun 2023.
Untuk diketahui, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Karandu berjumlah 32 orang. Sedangkan besaran penyaluran BLT-DD yang ditunaikan selama 3 bulan berjalan itu sebesar Rp. 900 ribu per KPM.
Dikesempatan itu, dalam sambutannya, mewakili Camat Wawotobi Kasi P3MD Hj Samsia, mengatakan, RKP-Des merupakan daftar usulan program masyarakat desa yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024 mendatang.
Tujuannya adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan atapun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan.
“Pada kesempatan ini akan ditunjuk tim verifikator dari berbagai unsur keterwakilan masyarakat yang tugasnya menjaring aspirasi masyarakat. Jadi yang diperlukan dalam penyusunan RKP-Des adalah sinergitas yang baik antara masyarakat dan Pemdes dalam menyusun program prioritas desa,” ujarnya.
Ia mengatakan, supaya tim yang dipilih nanti harus korum mewakili semua unsur masyarakat di Karandu. Dan Tim yang sudah ditujuk nanti bisa bekerja selama 2 bulan kedepan sampai pada akhir Desember nanti. Selain itu, keterwakilan unsur harus terpenuhi, supaya kedepan tidak ada kendala, seperti munculnya protes dari warga karena ada unsur yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pada kegiatan desa ini.
“Jadi pak desanya harus dibantu , jangan dibebankan sendiri. Apalagi penyusunan RKP-Des menjadi peluang yang baik bagi masyarakat untuk mengsulkan program-program unggulan yang dapat dikerjakan oleh Pemdes setempat kedepan,” katanya.
Ia mengaku, warga setempat untuk tidak sungkan mengusulkan program desa sebanyak-banyaknya pada Musdes ini. Misalnya ada kegiatan yang sudah pernah diusulkan , tapi belum terealisasi, maka itu dapat diusulkan kembali.
Karena hal ini perlu dimaklumi, bahwa program desa beberapa tahun lalu sempat terserap banyak oleh kegiatan pencegahan dan penanganan covid. Sehingga banyak menghambat program desa lainnya.
Olehnya, pasca pandemi covid saat ini, dimana alokasi penggunaan dana desa sudah terfokus pada kegiatan masyarakat desa, sehingga dapat menjadi momentum yang baik untuk warga mengusulkan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat desa di Karandu.
Dikesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada warga desa, karena Musdes ini bertepatan dengan penyaluran BLT-DD, supaya warga dapat menyelesaikan tunggakan pajak bumi bangunan (PBB), bagi yang belum melunasinya. Karena hal ini menjadi kewajiban setiap warga negara.
“Jadi jangan hanya haknya yang dituntut. Tetapi warga juga harus memperhatikan kewajibannya, seperti pembayaran PBB. Misalnya negara sudah merealisasi hak masyarakat, seperti pembayaran BLT-DD ini, sehingga warga bersangkutan juga harus mengingat kewajibannya itu,” tutupnya.
Penulis : ibas
