SURABAYA, SULTRAHEADLINE.COM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023.
Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Konawe dari Menteri dalam negeri (Mendagri), Titto Karnavian pada Kamis 25 April 2024 di Balai Kota Surabaya dalam rangkaian puncak peringatan hari otonomi daerah XXVIII.
EPPD sendiri merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalamrangka menilai kinerja penyelenggaran pemerintahan. Hal ini termasuk juga dalam penilaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba mengatakan, jika penghargaan tersebut adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua kepala daerah. Kenapa? karena didalamnya terdapat insentif yang cukup besar yang diberikan kepada daerah melalui prestasi kepala daerah berkinerja tinggi.
“Kalau nda salah, kurang lebih Rp 29 miliar. Dananya masuk tahun ini sambil menunggu juknis. Itu luar biasa, karena sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Konawe,” ujar Harmin.
Nantinya, melalui dana itu, akan dialokasikan pada program pembangunan yang sudah direncanakan. Misalnya, dalam upaya menekan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem dan mencegah stunting.
“Ini program utama yang kita utamakan. Selain itu, kita akan memperbaiki birokrasi, tata kelola peemerintahan. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pertanian, sumber daya air dan tiga program yang disebutkan tadi,” paparnya.
Harmin juga menuturkan, jika prestasi yang diraih saat ini tidak lepas dari baiknya kemampuan sistem pemerintahan yang telah dijalankan sesuai dengan mekanisme. Ia berharap, kedepan dapat mencari sumber-sumber anggaran dari luar, sehingga tidak terlalu membebani APBD dalam menjalankan pembangunan.
“Kita target pembangunan jalan yang sudah direncanakan mendapat sumber anggaran dari APBN,” tutup Kepala Kesbangpol Sultra itu.
