UNAAHA, SULTRA HEADLINE.COM. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe , Sulawesi Tenggara (Sultra) , Suriyadi mengatakan, pada tahun anggaran 2021 nanti pihaknya akan kembali mengusulkan untuk dialokasikan anggaran insentif guru honorer yang sedang mengabdikan diri di sekolah lingkup setempat. Total besaran anggaran sebesar Rp.2,4 miliar.
“Guru honorer yang dimaksud khusus yang tercatat sedang aktif mengajar di sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP negeri,” terangnya.
Dikatakannya, anggaran tersebut sebetulnya sudah pernah diusulkan pada tahun anggaran 2020 ini, namun pasca kebijakan refokusing atas dampak Covid secara nasional. Maka anggaran itu dilebur kekegiatan penganan covid.
“Kita akan usulkan kembali. Jadi dana itu akan membiayai insentif guru honorer selama satu tahun anggaran . Dan itu berbeda dari insetif yang dibayarkan oleh sekolahnya melalui dana bos,” paparnya.
Ia mengaku, saat ini guru honorer yang tersebar di sekolah negeri sekiranya berjumlah 2000 orang . Sedangkan estimasi pembayaran insentif sebesar Rp 350 ribu per guru yang akan direalisasikan per semester atau per enam bulan.
“Mengapa hanya guru honorer yang bekerja di sekolah negeri? karena ada rekomendasi dari BPK , supaya memprioritaskan guru di sekolah negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait dengan itu , saat ini pihaknya sedang melakukan ferivikasi dan validasi terkait data-data guru honorer. Bahkan pihaknya bekerja sama dengan salah satu forum guru honorer di Konawe untuk membantu melakukan pendataan .
Data yang dimasukan oleh forum guru honorer tersebut akan secara bersama-sama diverifikasi kemudian dicocokkan. Serta dimasukan kedalam data base Dikbud Konawe.
“Selama ini mengandalkan data Dapodik tetapi setelah saya amati masih ada sebagian yang keliru, bahwa terkadang ada guru yang sudah lama bekerja tapi tidak terdata dalam sistem itu, begitupun sebaliknya ada guru yang terdata tapi sebenarnya sudah tidak aktif mengajar,” jelasnya.
Atas dasar itu, kata Suryadi, pihaknya melakukan pendataan supaya data tersebut benar-benar akurat.
“Kemarin permintaan data kita salah ditafsirkan kepada guru-guru honorer. Jadi saya tegaskan pengumpulan data itu tidak ada hubungannya dengan pengangkatan guru honorer darah (Honda) atau P3K. Hanya semata-mata kepentingan validasi data guru honorer,” pungkasnya.
“Kemudian proses validasi data itu sedang berproses. Selain untuk memenertibkan data itu, juga sekaligus bisa menjadi dasar pembayaran insetif itu,” ujarnya. (B)
Penulis : Ibas
Editor : Red
