UNAAHA, Pemerintah Kabupaten Konawe (Pemkab), Sulawesi Tenggara kembali menerima piagam penghargaan dari Kemenkeu RI terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan APBD 2018 yang akuntabel. Penghargan ini merupakan kali keempat Pemkab menerima penghargaan secara bertut-turut.
Hal itu dikatakan Sekda Konawe, Ferdinan usai penyerahan piagam di ruang kerja bupati setempat, Selasa (15/10/2019). Diserahkan langsung oleh Plt Kepala KPPN Kendari Alexander Budi Dayantoro.
Sekda Konawe Ferdinan mengatakan, penerimaan penghargaan opini WTP dari Kemenkeu kepada Pemkab Konawe merupakan sudah kesekian kalinya. Hal ini membuktikan bahwa standar pengelolaan keuangan daaerah di lingkup Pemkab Konawe sudah sesyai dengan standar akuntasi pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dan bentuk implikasi dari penghargaan itu, kata Ferdian, Pemkab Konawe mendapatkan intensif tambahan dari pusat dalam bentuk DID sebesar Rp.57 miliar.
“Opini WTP itu adalah kewajiban daerah dalam melaporkan belanja keuangan daerah dalam satu berjalan. Dan sudah empat kali berturut-turut Konawe mencapai penghargaan itu,” jelasnya.
Menurutnya, pada 2016 lalu tambahan insentif yang dikucurkan pusat sebesar Rp. 53 miliar. Dan Pemkab akan terus mengoptimalkan sistem penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan standar akutansi keuangan negara. Karena jika berjumlah lima kali berturut-turut mendapat WTP, maka Pemkab akan mendapat kucuran DID yang lebih besar . “Biasanya itu kalu sudh lebih dari lima kali dana insentif pusat rata-rata di atas Rp. 60 miliar,” katanya.
Ia berpendapat, tantangan kedepan semakin sulit. Karena ada beberapa item yang perlu untuk dilengkapi, bukan saja WTP. Tetapi juga e-govermen, peningkatan pelayanan publik serta pengelolaan sampah plastik. Sehingga menjadi tugas Pemkab untuk merealisasikannya supaya Pemkab dapat meraih penghargaan itu.
Ia menambahkan, dampak dari WTP , Pemkab terus mendapat tambahan dana . Sehingga menambah APBD. Dan untuk besaran APBD Konawe itu berjumlah Rp. 1,3 triliun. Ketiga terbesar di Sultra, setelah Pemprov dan Pemkot Kendari.
Dan ia berharap, besarnya APBD Konawe ini dapat berimplikasi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Konawe.
“Kita harapkan dengan pencapaian WTP bisa seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Konawe,” jelasnya. (Red***)
