UNAAHA, SULTRAHEADLINE. COM– Ratusan honorer Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Damkar Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) ramai-ramai mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Kamis (7/8/2018). Dipimpin langsung Kepala Satuan Pol PP dan Damkar, Syahlan S. Saranani
Mereka menilai ada kebijakan tebang pilih dari pihak BPKAD dalam merealisasikan anggaran SKPD. Namun karena penjabat setempat sedang di luar daerah dan tidak dapat menemui honorer tersebut. Maka para penegak Perda ini melakukan penyegelan kantor. Sehingga nyaris terjadi bentrok dengan petugas kepolisian yang mengawal aspirasi itu.
“Sejumlah upah pegawai honorer di berbagai SKPD dan Sekretariat Daerah (Setda) telah terealisasi, tapi kenapa Satpol PP dan Damkar belum direalisasi permintaannya?,” papar Sahlan.
Ia mengatakan, berjumlah 300 Satpol PP dan Damkar ini datang menuntut hak honor sebesar Rp 500 ribu perbulan yang wajib dibayarkan selama tiga bulan. Apalagi menjelang hari raya idul fitri. Sehingga mereka sangat mengharapkan upah tersebut dapat dicairkan.
“Mereka juga sangat membutuhkan dana itu untuk keperluan kebutuhan rumah tangganya,” terangnya.
Sungguh sangat ironis, kata dia, disaat para PNS menerima tunjangan THR, sementara para honorer khususnya di Satpol hanya bisa menonton dan gigit jari.
“Mereka hanya menuntut hak, karena kebutuhan keluarga. PNS semua sudah terima gaji, ditambah lagi dengan THR, sedangkan honorer ini hanya mengharapkan upah yang tiga bulan itu, dan kalau tidak dibayarkan, mereka ini mau belanja pakai apa?” Terangnya. (A)
Penulis: IIN
Editor: Redaksi
